Majelis Hakim : Pemerintah Melawan Hukum Dalam Gugatan Polusi Udara Jakarta

  • Bagikan
pemerintah-melawan-hukum.
Gambar Polusi Udara di Jakarta / Bensinkita.com

Nurul.id – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara gugatan warga negara Indonesia atas pencemaran udara di DKI Jakarta memutuskan pemerintah atau tergugat telah lakukan pelanggaran melawan hukum.

Tergugat dalam perkara  ini antara lain Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunardi Sadikin, serta Gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Tergugat dinyatakan melanggar Pasal UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Majelis hakim menghukum Presiden untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Baca Juga : Solidaritas Korban Penembakan, DKI Beri Warna Bendera New Zealand di JPO GBK

Hakim menilai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan telah lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di wilayah DKI Jakarta.

Selain itu, majelis hakim menghukum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri diminta untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara. Sangat disayangkan jika pemerintah melawan hukum terkait gugatan yang di layangkan oleh masyarakat.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *